DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
pak-kus-sby.jpg
lp5a2122-edit.jpg
plt-gub-kalsel.jpeg
okimg_3221.jpg
gubernur-kalimantan-selatan.jpg
gub-i.jpg
 
 
 
Indonesia – Amerika Serikat Sepakat Untuk Perkuat Kerjasama Bidang Pengembangan dan Konservasi Energ
28 October 2015, ditulis oleh Super Administrator

Indonesia – Amerika Serikat Sepakat Untuk Perkuat Kerjasama Bidang Pengembangan dan Konservasi Energi

Sembilan Program Strategis Kementerian ESDM
29 September 2015, ditulis oleh Super Administrator

Sembilan Program Strategis Kementerian ESDM

Sepuluh Amandemen PKP2B Ditandatangani
5 August 2015, ditulis oleh Super Administrator

Sepuluh Amandemen PKP2B Ditandatangani

Hari Nusantara, Kementerian ESDM Beri Bantuan Infrastruktur Energi Hingga Donor Darah
6 July 2015, ditulis oleh Super Administrator

Peringatan Hari Nusantara ke 15, Kementerian ESDM memberikan bantuan PLTS , sumur bor, pembangunan biogas, pembangunan pilot project converter kit LPG 3 Kg, pembangunan PLTS roof top, pembangunan instalasi listrik gratis 

Cuma 19 PKP2B yang Produksi
26 May 2015, ditulis oleh Super Administrator

Cuma 19 PKP2B yang Produksi

Premium Ganti Pertalite Sama Saja harga BBM Naik
23 April 2015, ditulis oleh Bidang Pertambangan

Premium Ganti Pertalite Sama Saja harga BBM Naik

Optimalkan PLTMG Waymon, PLN Sorong Hemat Rp 160 juta/hari
7 April 2015, ditulis oleh Bidang Pertambangan

penghematan biaya operasional listrik

Transformasi Premium ke Pertamax, Masa Transisi 5 Bulan
22 December 2014, ditulis oleh Super Administrator

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas memberikan waktu transisi peralihan dari Bensin RON 88 (Premium) dan Gasoil 0,35% sulfur ke Mogas 92 (Pertamax) dan Gasoil 0,25% sulfur, maksimal 5 bulan kepada PT Pertamina.

"Kapan rekomendasi ini bisa diterapkan? Kita sudah konsultasi dengan Pertamina, bisa sekitar dua bulan. Tapi itu mepet sekali. Paling lama sekitar lima bulan. Tapi lima bulan itu tuntas prosesnya," kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam jumpa pers di Kementerian ESDM, Minggu (21/12/2014).

Selama masa transisi ini, Bensin RON 88 yang diproduksi kilang dalam negeri, menurut Faisal, dapat dipasarkan di produksi dipasarkan di sekitar lokasi kilang, mengingat untuk mengimpor MTBE juga membutuhkan waktu.

Penyederhanaan Perizinan Mineral Dan Batubara
17 November 2014, ditulis oleh Super Administrator

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, hari ini, Jum’at (24/10) melaksanakan konferensi pers terkait Penyederhanaan Perizinan Mineral dan Batubara, bertempat di Kantor Ditjen Mineral dan Batubara, Jl. Prof. DR. Soepomo SH. No. 10, Jakarta Selatan.

Perbaikan pelayanan perizinan akan memperbaiki iklim investasi dan turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga datangnya investor adalah buah dari perizinan yang mudah, cepat, dan murah. Kualitas pelayanan perizinan adalah salah satu komponen dalam tata kelola ekonomi (economic governance) sehingga sangat diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas pelayanan perizinan termasuk didalamnya percepatan dan penyederhanaan jumlah dan prosedur perizinan. Deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi dilakukan dalam rangka perbaikan citra/peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang difokuskan pada rasionalisasi/justifikasi jumlah dan persyaratan perizinan, kepastian waktu dan biaya perizinan.

Launching Permen ESDM No 28 Tahun 2014
17 November 2014, ditulis oleh Super Administrator

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari ini, Kamis (13/11) menggelar Coffee Morning dengan tema ‘Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik”. Peraturan Menteri ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain tentang ketentuan kemampuan usaha berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih dan batas nilai satu pekerjaan dari badan usaha, serta keahlian kerja orang perseorangan yang dimiliki badan usaha berdasarkan kompetensi dan jumlah tenaga tekniknya.

Pencarian

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Agenda Kegiatan
Kegiatan Bidang
Pengumuman
Kontak Kami

Jl. P Suriansyah No. 7 kodepos 70711
Kota Banjarbaru

Kalimantan Selatan

Telp:0511-4772479 / 4772227
Fax. 0511-4774155
email : info@distamben.kalselprov.go.id

                                         or

             distambenprovkalsel@yahoo.com